Peran Strategis Komite Sekolah

Semenjak diluncurkannya konsep Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah dalam sistem manajemen sekolah, Komite Sekolah sebagai organisasi mitra sekolah memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya turut serta mengembangkan pendidikan di sekolah. Kehadirannya tidak hanya sekedar sebagai stempel sekolah semata, khususnya dalam upaya memungut biaya dari orang tua siswa, namun lebih jauh Komite Sekolah harus dapat menjadi sebuah organisasi yang benar-benar dapat mewadahi dan menyalurkan aspirasi serta prakarsa dari masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di sekolah serta dapat menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di sekolah.Agar Komite Sekolah dapat berdaya, maka dalam pembentukan pengurus pun harus dapat memenuhi beberapa prinsip/kaidah dan mekanisme yang benar, serta dapat dikelola secara benar pula.Tautan di bawah ini disajikan tentang apa itu Komite Sekolah, bagaimana proses pembentukan pengurus Komite Sekolah, bagaimana mengelola Komite Sekolah, mengapa Komite Sekolah perlu direvitalisasi. Tulisan ini diperoleh dari berbagai sumber. diantaranya dari Depdiknas, dan Drs. Suparlan, M.Ed. dari Tim Pengembangan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah

Posted on 16 Februari 2008 by AKHMAD SUDRAJAT

(sumber : akhmadsudrajat.wordpress.com)

Peran Komite Sekolah

Komite sekolah dibentuk di setiap sekolah sebagai hasil dari SK Menteri No. 202 untuk desentralisasi. Komite diharapkan bekerjasama dengan kepala sekolah sebagai partner untuk mengembangkan kualitas sekolah dengan menggunakan konsep manajemen berbasis sekolah dan masyarakat yang demokratis, transparan, dan akuntabel.

Undang-undang pendidikan bulan Juni 2003 (pasal 56) memberikan kepada komite sekolah dan madrasah peran untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan melalui: (i) nasihat; (ii) pengarahan; (iii) bantuan personalia, material, dan fasilitas; maupun (iv) pengawasan pendidikan. Buku Pedoman memberikan rincian lebih lanjut mengenai peran-peran tsb sedang dalam proses.

Dari separo jumlah komite sekolahyang diteliti mengikuti SK dengan jumlah anggota minimum 9 orang sedang yang lain jumlah anggotanya lebih besar, dengan anggota sampai 20 orang. Sebagian besar komite mempunyai pengurus 3 orang, dan meniru struktur organisasi seperti disarankan. Kepala sekolah secara jelas diharapkan menjadi manusia sumber untuk komite, tidak dapat menjadi anggota komite. Semua sekolah diwakili oleh paling sedikit satu orang guru dalam komite. Paling banyak ada 3 orang wanita terwakili dalam komite, meskipun demikian 43 % bendaharawan adalah wanita. Beberapa komite, ada yang tidak mempunyai anggota wanita.

Pengetahuan mengenai pendidikan, yang nampak dari tugas sehari-hari di dalam bidang pendidikan dan pengalaman sebagai anggota BP3, kelihatannya tidak menjadi faktor utama untuk menjadi pengurus. Kelihatannya, pengurus dipilih karena keterampilan-keterampilan mereka dan jaringan hubungan yang mereka miliki.

Sebagian besar anggota komite mempunyai minat menjadi anggota komite di sekolah anaknya. Anggota komite sekolah pada umumnya dipilih melalui musyawarah tidak melalui pemilihan. Beberapa orang anggota BP3 diangkat kembali menjadi anggota komite dan tugasnya diperluas. Banyak komite yang sudah mempunyai SK dari kepala sekolah, sedangkan komite-komite yang baru dibentuk (tahun 2003) SK-nya masih sedang diproses.

Pertemuan-pertemuan formal, dilakukan secara regular, tetapi tidak sering. Sering mereka diundang oleh kepala sekolah untuk mendiskusikan perencanaan, pelaksanaan dan pendanaan rencana pengembangan sekolah (RAPBS), tetapi mereka dapat diundang oleh kepala sekolah maupun oleh ketua komite untuk mendiskusikan hal hal yang berkaitan dengan kalender sekolah. Program-program yang dikembangkan dalam pertemuan-pertemuan ini menunjukkan kecenderungan terfokus pada perbaikan fisik sekolah. Aktivitas peningkatan kualitas pendidikan pada umumnya nampak tidak mengacu pada isu-isu penting belajar mengajar. Walaupun demikian, dampak positif perencanaan bersama pengembangan program dapat dilihat di banyak sekolah.

Komite sekolah dengan semangat tinggi merinci perubahan-perubahan di sekolah di dalam 4 bidang peningkatan pembelajaran, guru dan kesejahterannya, fasilitas sekolah yang lebih baik, dan perbaikan lingkungan fisik.

Walaupun demikian, ada kendala-kendala. Kendala yang paling menonjol adalah usaha sekolah untuk mendanai program yang berani, terutama karena perencanaan dilakukan lebih dulu, dan kemudian dicarikan pendanaannya. Komite dan sekolah melaksanakan wiraswasta dalam hal ini dengan mengunakan berbagai cara untuk mengumpulkan dana termasuk: penjualan, canvassing, eliciting donator.

Hanya satu dari keempat peran komite sekolah -mediator antara sekolah dan masyarakat -yang dianggap sebagai kriteria keefektifan komtie. Bahkan pengumpulan dana, suatu kegiatan yang memerlukan pemikiran dan tenaga dari komite, tidak dianggap sebagai tanda keefektifan komite oleh sebagian besar dari responden.

Sebagian besar responden mengharapkan komite sekolah yang ideal di masa depan mempunyai peran yang lebih besar daripada perannya sekarang. Banyak yang menganggap bahwa lingkungan kerja yang bagus dan anggota yang berkualitas sangat penting, sehingga komite dapat bekerja secara efektif bersama-sama dengan sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu belajar mengajar.

Peran Positif Usaha Pariwisata pada Pendidikan Siswa

Drs. Suyitno, M.Pd dapat dijadikan contoh keberhasilan kepala sekolah yang mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dan meningkatkan kualitas pendidikan di SD. Ia bertugas di SD Ngepung, Sukapura yang terletak di kaki Gunung Bromo.

Dengan sabar ia mampu menanamkan kepercayaan pada masyarakat bahwa pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara orang tua, guru, masyarakat, dan pemerintah.

Berkat usaha gigihnya, fasilitator MBE itu mampu meyakinkan pengelola wisata yang terletak di sekitar sekolah untuk menyediakan tempat bagi mereka sebagai tempat dan sumber belajar.

(sumber : MBE Project online)